Sumber : LPPOM MUI

Produk Wajib Bersertifikat Halal, menurut Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) tengah mempersiapkan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Nantinya, BPJPH akan menggandeng kantor kementerian wilayah yang ada di kabupaten/kota dan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah jaminan kepastian hukum atas produk-produk halal yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia yang akan diterapkan mulai 17 Oktober 2019. Amanah UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH adalah bersifat wajib (mandatory) bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan produk makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, produk kimia, biologi dan rekayasa genetik.

Produk wajib bersertifikat halal akan berlaku bertahap. Kepala BPJPH, Sukoso menjelaskan mulai 17 Oktober 2019 – 17 Oktober 2024 dilakukan pembinaan atas kewajiban ini mengingat Halal merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia. Melalui sertifikasi halal ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan bagi penggunaan produk serta menjadi perwujudan dari pelaksanaan UU jaminan produk halal.

Pelaku Usaha Harus Siap Menghadapi Era Baru Jaminan Produk Halal

Sumber : Akurat.co

Baca Juga : https://blog.etokohalal.com/gelatin-bahan-baku-makanan-dalam-pro-dan-kontra/

Dalam hal ini pelaku usaha harus siap menghadapi era baru dimana produk mereka harus memiliki sertifikasi halal, dan adanya jaminan produk halal yang ada pada produk mereka.  Pasalnya, karena berlaku wajib maka kesiapan pelaku usaha menjadi prasyarat penting. Jangan sampai Ketentuan Halal malah membuat usaha mereka menjadi lebih sulit.

Namun, banyak pelaku usaha makanan dan minuman belum siap pada penerapan ini mengingat singkatnya waktu. Dari situs Halal MUI, untuk mendapatkan sertifikat halal MUI dibutuhkan rata-rata 75 hari kalender sejak pendaftaran lengkap di sertifikasi halal online.

Hal ini kemudian menjadi perhatian bagi kalangan pelaku usaha makanan dan minuman. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan pihaknya terus mengadakan rapat membahas rencana penerapan aturan bersertifikasi halal tersebut.

Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal sampai 17 Oktober 2919 masih diberi kesempatan untuk mengurusnya tanpa perlu khawatir akan mendapat penindakan. Masih ada sekitar 1,6 juta produk pangan dari pelaku UMKM dan mayoritas pelaku UMKM ini diprediksi belum mempunyai sertifikat halal sampai 17 Oktober mendatang.

Alur Proses Sertifikasi Halal Untuk Setiap Produk

Sumber : www.e-lppommui.org

Untuk mendaftarkan produk bersertifikasi halal MUI secara online, ada prosedur yang harus dilalui dahulu. Salah satunya adalah mengikuti pelatihan agar memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000.

Persiapkan dokumen-dokumen antara lain adalah:

1. Daftar produk,
2. Daftar bahan dan dokumen bahan,
3. Daftar penyembelih (khusus rumah pemotongan hewan),
4. Matriks produk,
5. Manual SJH,
6. Diagram alir proses produksi,
7. Daftar alamat fasilitas produksi,
8. Bukti sosialisasi kebijakan halal,
9. Bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × two =