Sertifikat halal mulai diwajibkan pemerintah mulai tanggal 17 Oktober 2019. Produk yang diwajibkan memiliki sertifikat meliputi makanan dan minuman serta produk turunannya. Para pelaku usaha dalam bidang makanan serta turunannya harus mengantongi sertifikat halal. Hadirnya label halal dalam kemasan makanan menjamin para pembeli aman serta terhindar dari bahan-bahan yang dilarang dikonsumsi, khususnya umat muslim.

BPJPH yang telah dibentuk oleh kemenag turut melibatkan MUI dalam fatwa sebuah produk halal.

Setelah selama ini dikelola oleh MUI, penerbitan sertifikat Halal kini diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah kemenag. Hadirnya BPJPH tidak serta merta menggantikan MUI yang telah sejak lama menjadi Lembaga yang menerbitkan sertikat halal. MUI sebagai Lembaga diluar pemerintahan tetap dilibatkan di dalam proses sertifikasi halal, MUI akan mengeluakan fatwa mengenai halal atau tidaknya sebuah produk sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Baca juga: Alasan memilih belanja di marketplace halal

Sertifikat halal khususnya dalam produk makanan dirasa penting, dengan mayoritas umat Islam di Indonesia pemerintah harus menjamin makanan yang beredar dipasaran aman dikonsumsi untuk masyarakat. Sebaliknya, untuk makanan yang dilarang untuk dikonsumsi  harus menyertakan kandung bahan yang dilarang dalam label makanannya.

Untuk mengetahui lebih dalam, berikut adalah lima tahapan dalam mendapat sertifikat halal.

  • Pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan diri dengan melampirkan sejumlah syarat. Syarat-syarat yang wajb dipenuhi oleh pelaku bisnis adalah nama dan jenis produk yang diproduksi, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk serta dokumen jaminan produk halal.
  • Selanjutnya, BPJPH akan melakukan verifikasi syarat yang telah diberikan. Selain melakukan verifikasi, BPJPH pun akan menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk juga melakukan pemeriksaan atas proses dan produk yang akan diberi label halal.
  • Setelah melakukan penelitian atas produk dan proses pembuatan produk yang diajukan. BPJPH akan menyerahkan kepada MUI sebagai Lembaga untuk mengeluarkan fatwa kehalalan sebuah produk.
  • Bila MUI telah menerbitkan fatwa kehalalan produk tersebut, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal kepada produk tersebut.

Masa berlaku sertiifkat halal adalah empat tahun dari penerbitan dan dapat di perbarui tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir. Pemerintah akan mengkampanyekan kewajiban memiliki label produk halal dalam lima tahun kedepan. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki label halal diharapkan segera mendaftarkan produknya. Pemerintah pun akan turut mensosialisasikan keseluruh pelaku usaha dan UMKM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − 4 =