Sistem jaminan halal, ekosistem berkesinambungan dalam menjaga konsistensi produsen dalam membangun budaya halal. Sebuah produk tidak serta merta menjadi halal karena hasil jadi produknya saja. Produk bisa disebut halal setelah melewati proses-proses pembuatan yang juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islami. Meskipun berbahan dasar yang diperbolehkan dalam syariat Islam, namun bahan tersebut pun harus didapatkan secara halal. Misal, mendapatkannya bukan dengan mencuri ataupun cara tercela lainnya. Untuk bahan baku hewani, harus mengandung hewan yang tidak dilarang penggunaannya dan telah disembelih sesuai dengan Syariah Islam.

Proses pembuatan sebuah produk menjadi halal harus melalui tahapan-tahapan agar produk tersebut tetap terjaga kehalalannya. Dr Marco Tieman seorang ahli rantai pasokan asal Belanda merumuskan bahwa Halal Supply Chain (HLSC) adalah from farm to fork. Rantai pasokan produk halal harus melalui rangkaian tahapan yang juga sesuai dengan syariat Islam. Rantai pasokan ini berguna untuk menjaga produk tetap terjaga kehalalalnnya.

Sistem jaminan halal, menjaga konsistensi produksi produk halal

Selain rantai pasokan halal yang telah dirumuskan, ada juga sistem jaminan halal yang merupakan salah satu syarat wajib untuk dapat bisa mendapat label halal. Kriteria sistem jaminan halal pun menyerupai rantai pasokan yang dimana memiliki manfaat untuk menjaga produknya tetap halal untuk bisa sampai ke tangan konsumen.

Kriteria sistem jaminan halal telah dirumuskan dalam HAS 23000. HAS 23000:1 membahas mengenai kriteria sistem jaminan produk halal yang harus dipenuhi oleh produsen yang mengajukan label halal untuk produknya.

Kebijakan halal

Manajemen puncak harus mensosialisasikan serta menetapkan kebijakan halal pada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) yang berada di dalam perusahaaan.

Tim manajemen halal

Manajemen puncak harus membentuk Tim manajemen halal yang terdiri dari semua bagian dan terlibat dalam aktifitas kritis serta memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam penerapan SJH.

Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus membuat prosedur tertulis untuk program pelatihan. Program pelatihan yang dilakukan secara internal harus dilakukan minimal satu tahun sekali dan pelatihan eksternal dilakukan minimal dua tahun sekali. Pelatihan ini diberikan kepada selurh karyawan baik lama dan karyawan baru.

Bahan

Bahan baku yang digunakan dalam sertifikasi halal harus sesuai dengan yang diperbolehkan dalam Syariat Islam. Bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan syariat Islam serta tidak menggunakan bahan baku yang jelas pelarangannya dalam Islam. Seperti hewan bertaring dan najis.

Baca juga: Halal Supply Chain, Menjaga Pasokan Tetap Halal

Produk

Produk tidak boleh cenderung kepada produk haram. Produk harus sesuai dengan krtiteria halal dalam ajaran Islam. Hasil produk jadi harus jelas mengenai kehalalannya yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang dilarang penggunaan dan konsumsinya.

Fasilitas

Manajemen puncak harus menyiapkan fasilitas untuk pemisahan bahan baku, proses sampai kemasan. Semua fasilitas harus disiapkan sebagai fasilitas untuk produksi pembuatan produk halal.

Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis tentang pelaksanaan aktifitas kritis. Aktifitas mulai dari rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktifitas prosedur tersebut dapat berisikan mengenai seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur).

Kemampuan Telusur

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur mengenai produk yang disertifikasi halal. Kemampuan telusur ini wajib dimiliki perusahaan untuk dapat mengetahui secara internal dari bahan hingga proses. Kemampuan telusur ini untuk menghindari dari penggunaan bahan atau proses yang tidak sesuai kaidah-kaidah Islam.

Penanganan Produk Yang Tidak Menenuhi Kriteria

Perusahaan juga harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan penanganan produk yang tidak sesuai dengan kriteria. Misal seperti hasil akhir produk yang tidak layak untuk dijual ke konsumen dan prosedur ditariknya produk bila produk tersebut sudah berada dipasar.

Audit Internal

Perusahaaan harus memiliki prosedur tertulis mengenai audit internal pelaksanaan sistem jaminan produk halal. Secara internal harus dilakukan audit internal minimal enam bulan sekali oleh auditor halal yang berkompeten dan juga independent. Hasil audit dikirimkan kepada LPPOM MUI secara berkala setiap enam bulan.

Kaji Ulang Manajemen

Manajemen puncak harus melakukan kaji ulang manajemen minimal dalam satu kali dalam satu tahun. Kaji ulang ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap efektifitas penerapan sistem jaminan halal dan melakukan perbaikan untuk kedepan.

Sistem jaminan halal mendukung produsen dalam menjaga kehalalan produk. Proses tersebut juga memudahkan Lembaga sertifikasi dalam konsistensi produsen dalam menyediakan proses produk halal dari hulu sampai hilir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =